Korupsi Terus meningkat di Jaminan Kesehatan pada Era Jokowi-JK

Kartu peserta BPJS di kantor pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Depok, Jawa Barat, Senin (28/11). (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor jaminan kesehatan mengalami peningkatan selama tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Selain itu, pelayanan sektor ini juga belum memenuhi kebutuhan warga.

Anggota Divisi Kampanye Publik ICW Siti Julian Tari mengatakan, ada sekitar 26 kasus korupsi terkait dana jaminan kesehatan dengan kerugian negara mencapai Rp62 miliar sepanjang 2014 hingga 2016.

Menurutnya, jumlah kasus korupsi dana jaminan kesehatan cenderung sedikit di periode 2010 hingga 2013, dan lebih didominasi korupsi dana obat. Kasus terakhir yang mencuat adalah dugaan korupsi penggunaan dana jaminan kesehatan untuk membayar utang kampanye yang dilakukan Bupati Subang Ojang Sohandi.
"Berdasarkan hasil pemantauan ICW dari 2010 sampai 2016, mulai 2014 korupsi dana jaminan kesehatan meningkat," kata Tari dalam konferensi pers Kinerja Pemberantasan Korupsi Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Bukan hanya korupsi, menurutnya, penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga sarat kecurangan. Pemantauan ICW menemukan adanya 49 potensi kecurangan JKN di 14 daerah yang dilakukan peserta, petugas fasilitas kesehatan, dan perusahaan obat.
"Diduga klaim kesehatan ini sering kali dinaikkan agar rumah sakit mendapatkan penggantian uang lebih besar," tambah Tari. 

Padahal, menurut dia, program JKN melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program unggulan Presiden Joko Widodo. Namun ironisnya, peningkatan penerima KIS tidak sebanding dengan ketersediaan pelayanan kesehatan. 

"Pasien rawat jalan yang mengambil nomor antrean di loket BPJS Kesehatan RSUD Tangerang mencapai 600 orang per hari. Akibatnya pasien harus lama mengantre," tutur Tari.

Sumber : CNN Indonesia