Tiga Stasiun Televisi milik Hary Tanoesoedibjo Merajai Iklan Indonesia, Berikut Daftarnya

Belanja iklan televisi (TV) pada 2015 menurun dibandingkan tahun lalu. Kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengawasan aplikasi Adstensity yang dikembangkan oleh PT Sugi Kaca Pariwara, khusus terhadap iklan-iklan di TV.

Meski begitu, perusahaan-perusahaan media televisi masih mengantongi pemasukan dari iklan hingga triliunan rupiah.

Berdasarkan data Adstensity, nilai iklan di TV pada Januari-30 November 2015 mencapai Rp 65,5 triliun. Angka ini jauh dari target Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) Rp 113,5 triliun.

Stasiun televisi Grup MNC, yakni RCTI, MNCTV, dan Global TV, merajai pasar iklan televisi Indonesia.  Ketiga stasiun TV milik taipan media Hary Tanoesoedibjo tersebut menguasai 35,6 persen kue iklan Indonesia dengan meraup Rp 23,2 triliun.

RCTI menjadi stasiun televisi yang meraup pendapatan paling besar di antara stasiun televisi di Indonesia. Sementara itu, MNCTV menempati posisi ketiga dengan perolehan Rp 7,9 triliun, dan Global TV berada di posisi keenam dengan meraih Rp 5,4 triliun.

Menurut CEO PT Sugi Kaca Pariwara Sapto Anggoro, hingga akhir tahun ini, belanja iklan di TV diperkirakan hanya Rp 71,4 triliun atau lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai Rp 99 triliun.

"Tahun lalu mungkin terjadi anomali akibat Pilpres, Pemilu, dan Piala Dunia 2014. Di 2015 tidak ada event besar, dan ekonomi juga sedang jatuh," ujar Sapto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/12/2015).

Berikut daftar televisi yang mengantongi pendapatan iklan paling besar pada 2015:

1. RCTI mencapai Rp 9,9 triliun

2. SCTV mencapai Rp 8,8 triliun

3. MNCTV mencapai Rp 7,9 triliun

4. Indosiar mencapai Rp 7 triliun

5. ANTV mencapai Rp 6,6 triliun

6. Global TV mencapai Rp 5,4 triliun

7. Trans 7 mencapai Rp 5,1 triliun

8. Trans TV mencapai Rp 4,525 triliun

9. TV One mencapai Rp 4,522 triliun

10. Metro TV mencapai Rp 2,9 triliun

11. Kompas TV mencapai Rp 1,3 triliun

12. Net TV mencapai Rp 1 triliun

13. TVRI mencapai Rp 44,4 miliar.

Sumber : EKONOMI.KOMPAS.COM

Menteri Susi menemukan Baju Berlambang Partai di Pantai Sindu Natuna

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemukan banyak sampah di Pantai Sindu, KabupatenNatuna, lalu memunguti sampah-sampah tersebut dan membakarnya.

Momen itu terjadi, Sabtu (28/10/2017), usai Susi berolahraga paddlingdi sela kunjungan kerjan ke Pulau Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dia kemudian merapat ke Pantai Sindu, salah satu pantai dengan batu-batu super besar.

Saat Susi sedang menarik sampah dari pasir untuk diangkat ke tepi pantai, dia menemukan sehelai kaus berlambang salah satu partai.

"Nanti (saya akan) bilang Pak Surya Paloh, Nasdem harus kasih CSR untuk bersihkan pantai. Kalau tidak, nanti kasih tahu Partai Nasdem bikin kotor pantai," ujar Susi sambil tertawa.

Tentu saja Susi hanya berguyon karena kaus itu hanyalah satu dari ribuan sampah lain yang mengotori pantai tersebut.

(Baca juga: Menteri Susi Pimpin Penenggelaman 33 Kapal Pencuri Ikan di Natuna)

Susi prihatin karena pantai itu dipenuhi sampah. Padahal pantai itu bukanlah pantai yang sering dilewati orang dan cenderung terpencil.

"Aku pikir satu meter dari pasir dalam air itu rumput atau lamun. Bukan, padang kresek ternyata. Dari botol Fanta, Coca Cola, kaleng bir dan 50 persen kresek. So scary, menakutkan, mengerikan," ujar Susi.

"Paling tidak, mungkin setengah ton sampah sudah terkumpul. Lebih mungkin kalau kupikir," lanjut dia.

Kondisi serupa juga seringkali ia temui saat melaksanakan kunjungan kerja ke daerah pantai lain.

Menurut Susi, persoalan sampah memang menjadi salah satu pekerjaan berat di Indonesia.

Persoalan itu bukan hanya menyangkut tentang siapa yang berwenang membersihkan sampah di pantai, namun soal bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga warga setempat.

"Sampah itu bukan persoalan kewenangan. Semua harus merasa bertanggung jawab. provinsi, kabupaten, masyarakat, semuanya," ujar Susi.

"Ini soal merubah kebiasaan, perilaku dan moral etika kita tentang sampah. Harus dirubah mindset kita," tambahnya.

Sumber : NASIONAL.KOMPAS.COM

Dan Akhirnya Myanmar dan Bangladesh setuju memulangkan Warga Rohingya

Pengungsi Rohingya sepakat di pulangkan oleh kedua Negara.

Myanmar dan Bangladesh sepakat bekerja sama memulangkan ratusan ribu pengungsi Rohingya yang melarikan melintasi perbatasan kedua negara akibat kekerasan di Rakhine sejak akhir Agustus lalu.

Setelah bertemu Menteri Dalam Negeri Myanmar Tin Myint di Naypyidaw, Mendagri Bangladesh Asaduzzaman Khan mengatakan Myanmar siap menghentikan arus eksodus Rohingya dan membawa masyarakat etnis minoritas itu kembali ke Rakhine.

"Myanmar sepakat untuk menghentikan masuknya pengungsi warga Myanmar ke Bangladesh dan mengembalikan mereka secara normal ke Rakhine," bunyi pernyataan kantor Khan pada Rabu (25/10).

Meski begitu, Khan tidak menjelaskan rincian dari rencana kerja sama tersebut.

Sementara itu, pihak Myanmar mengatakan hanya akan menerima pengungsi Rohingya yang telah terverifikasi statusnya untuk dipulangkan ke Rakhine. Naypyidaw juga tak bisa memberi tenggat waktu kapan proses tersebut bisa segera berlangsung.

"Kami tidak bisa mengatakan kapan akan menerima [para pengungsi]. Kami akan menerima mereka setelah meneliti. Kami akan memeriksa apakah mereka benar-benar tinggal di Maungdaw dan Buthidaung," tutur Myint usai bertemu Khan, seperti dikutip AFP.

Belakangan, Myanmar memang telah menyatakan akan menerima kembali para pengungsi Rohingya yang ingin pulang ke kampung halamannya melalui proses verifikasi.

Namun, sebagian pengungsi Rohingya pesimistis lantaran khawatir tidak bisa lolos proses verifikasi karena tidak memiliki dokumen lengkap yang cukup.

Selama ini Rohingya tak pernah diakui sebagai warga di Myanmar sehingga sebagian besar dari mereka tidak memiliki status kewarganegaraan.

Hubungan bilateral antara Naypyidaw dan Dhaka menjadi rumit belakangan ini, terutama sejak mencuatnya kekerasan di Rakhine yang memicu gelombang eksodus sekitar 600 ribu pengungsi Rohingya ke Bangladesh.

Konflik yang diperkirakan telah memakan 1.000 korban jiwa ini dipicu bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar di Rakhine pada 25 Agustus lalu.

Sejak itu Myanmar terus mendapat kecaman masyarakat internasional karena dianggap gagal melindungi warga negaranya sendiri.

Dhaka dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menuding militer Myanmar melakukan upaya pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya dan mendesak negara itu untuk segera menghentikan kekerasan.

Sejumlah pihak bahkan menganggap sudah saatnya bagi dunia untuk menganggap tragedi kemanusiaan ini sebagai genosida.

Sumber : CNN Indonesia

Akhirnya Dubes AS Meminta Maaf atas penolakan Jendral Gatot Panglima TNI Ke Amerika Serikat

Duta Besar AS Joseph Donovan meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri RI Retno marsudi terkait penolakan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Amerika Serikat melalu kedutaan besarnya di Jakarta mengungkapkan permintaan maaf kepada Indonesia setelah insiden penolakan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Negeri Paman Sam, Sabtu (21/10).

Kedubes AS mengatakan kantornya terus berupaya memfasilitasi perjalanan Gatot bersama istri dan sejumlah delegasi ke Washington demi memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS, Jospeh Dunford, dalam konferensi Defence conference on country violent Extremist organizations (VEOs) pada 23-24 Oktober mendatang.

"Duta Besar AS Joseph Donovan telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri RI Retno marsudi atas ketidaknyamanan yang diterima Jenderal Gatot," bunyi keterangan yang dirilis situs resmi Kedubes AS pada Minggu (22/10).

"Kedubes AS telah dan akan terus mempersiapkan fasilitas kepergian Jenderal Gatot ke AS. Langkah ini sebagai komitmen AS menjaga kemitraan strategis antara kedua negara," kata kedutaan tersebut menambahkan.

Hingga kini, kedubes AS berusaha menjalin komunikasi dengan sejumlah ajudan Gatot demi menyelesaikan permasalahan ini. Meski begitu, Kedubes AS tidak menjelaskan alasan Gatot tidak diberi izin masuk ke negaranya.

Semula, Gatot bersama istri dan sejumlah delegasinya dijadwalkan bertolak ke Washington DC pada Sabtu (21/10) pukul 17.00 WIB menggunakan maskapai Emirates.

Namun, setibanya di bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, pihak Emirtaes memberitahukan bahwa Gatot bersama rombongannya tidak boleh memasuki wilayah AS oleh Badan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai AS.

Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI di Washington DC telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah AS untuk meminta penjelasan.

Saat dikonfirmasi, juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapat klarifikasi dari AS.

"Sampai saat ini, nota diplomatik yang kita kirimkan ke AS belum dibalas, masih kita tunggu," tutur Arrmanatha saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com

Meski begitu, Arrmanatha menyebutkan Menlu Retno telah menghubungi Dubes Donovan untuk meminta penjelasan.

Dia juga mengatakan, pihaknya akan memanggil Wakil dubes AS besok untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut.

"Mengigat Dubes AS sedang tidak berada di Jakarta, wakil Dubes AS akan kami panggil besok ke Kemlu RI demi memberikan keterangan," kata Arrmanatha.

Sumber : CNN Indonesia

Arkeolog menemukan lubang Neraka 9000 Tahun di Arab Saudi

Arkeolog menemukan lubang-lubang neraka di (dok. TRAVEL-INDIA/JAISALMER REUTERS/Krishnendu Halder)

Sebuah 'gerbang neraka' baru saja ditemukan oleh para peneliti. Terletak di Arab Saudi, maksud keberadaan gerbang itu memantik tanda tanya besar bagi para peneliti.

Peninggalan purba yang diperkirakan berusia sekitar 9.000 tahun ini mengherankan para arkeolog karena struktur peninggalan manusia itu berdiri di atas kubah lava.

Sebutan gerbang neraka itu muncul karena ia adalah susunan batu yang berdiri tegak selama ribuan tahun di atas kubah lava purba. Padahal di tempat seperti ini, sumber air dan vegetasi merupakan hal yang sangat langka.

Struktur peninggalan peradaban kuno ini berbeda dengan temuan-temuan para arkeolog sebelumnya. Mereka pun tidak paham mengapa gerbang batu itu harus dibuat di atas kubah lava.

"Gerbang ini ditemukan di tempat yang gelap, tanah lava yang tak ramah dengan sedikit sekali air atau vegetasi, terlihat tempat ini salah satu tempat paling tak ramah bagi spesies kita," ujar David Kennedy dari Western University of Australia yang memimpin penelitian itu.

Gerbang itu sendiri berukuran variatif, panjangnya mulai dari 40 kaki (12 meter) hingga 1.700 kaki (518 meter). Batu kasar yang menjadi bahan utama struktur diperkirakan sudah menopang sejak ribuan tahun.

Namun yang paling menarik dari temuan ini adalah ada kemungkinan gerbang batu ini dibuat ketika kubah lava masih aktif di saat itu. Hal itu terlihat dari aliran lava di sekitar gerbang yang kini sudah mengeras.

Kennedy menambahkan, situs arkeologi ini kemungkinan besar yang paling tua di antara struktur peninggalan manusia kuno yang tinggal di sekitar tempat itu. Kesimpulan itu diambil setelah tim arkeolog telah mengamati sekitar 400 gerbang di area yang sama.

Selain gerbang neraka tadi, para arkeolog juga menemukan benda-benda lainnya seperti perangkap hewan dan objek berbentuk roda. Untuk mengungkap lebih jauh, arkeolog berniat melakukan ekspedisi untuk menguak alasan keberadaan gerbang neraka itu.

Sumber : CNN Indonesia

Korupsi Terus meningkat di Jaminan Kesehatan pada Era Jokowi-JK

Kartu peserta BPJS di kantor pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Depok, Jawa Barat, Senin (28/11). (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor jaminan kesehatan mengalami peningkatan selama tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Selain itu, pelayanan sektor ini juga belum memenuhi kebutuhan warga.

Anggota Divisi Kampanye Publik ICW Siti Julian Tari mengatakan, ada sekitar 26 kasus korupsi terkait dana jaminan kesehatan dengan kerugian negara mencapai Rp62 miliar sepanjang 2014 hingga 2016.

Menurutnya, jumlah kasus korupsi dana jaminan kesehatan cenderung sedikit di periode 2010 hingga 2013, dan lebih didominasi korupsi dana obat. Kasus terakhir yang mencuat adalah dugaan korupsi penggunaan dana jaminan kesehatan untuk membayar utang kampanye yang dilakukan Bupati Subang Ojang Sohandi.
"Berdasarkan hasil pemantauan ICW dari 2010 sampai 2016, mulai 2014 korupsi dana jaminan kesehatan meningkat," kata Tari dalam konferensi pers Kinerja Pemberantasan Korupsi Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Bukan hanya korupsi, menurutnya, penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga sarat kecurangan. Pemantauan ICW menemukan adanya 49 potensi kecurangan JKN di 14 daerah yang dilakukan peserta, petugas fasilitas kesehatan, dan perusahaan obat.
"Diduga klaim kesehatan ini sering kali dinaikkan agar rumah sakit mendapatkan penggantian uang lebih besar," tambah Tari. 

Padahal, menurut dia, program JKN melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program unggulan Presiden Joko Widodo. Namun ironisnya, peningkatan penerima KIS tidak sebanding dengan ketersediaan pelayanan kesehatan. 

"Pasien rawat jalan yang mengambil nomor antrean di loket BPJS Kesehatan RSUD Tangerang mencapai 600 orang per hari. Akibatnya pasien harus lama mengantre," tutur Tari.

Sumber : CNN Indonesia